Samarinda, biwara.co – Enam orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim audiensi ke Kantor DPRD Kaltim, Jumat (4/11). Diterima Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di ruang kerjanya mahasiswa sampaikan akan mengikuti Forum Nasional.

Ketua DPD GMNI Andi Muhammad Akbar menyampaikan bahwa pihaknya perlu bediskusi ke DPRD Kaltim sebagai wakil masyarakat sepuluh kabupaten/kota untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Kaltim.

“30 orang akan menghadiri Forum Nasional yang dijadwalkan akan dihadiri Pak Presiden. Penting dirasa kami mencari satu pemahaman tentang problematika di Kaltim yang nantinya akan disampaikan pada forum tersebut,”katanya.

Dari diskusi, sepakat bahwa dalam pembangunan IKN mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan minim melibatkan warga lokal Kaltim. Seperti Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dari lima pejabat tinggi otorita IKN yang diliantik tersebut hanya satu perwakilan Kaltim sehingga perlu dipertanyakan. Padahal seharusnya kouta perwakilan warga lokal haruslah minimal dua orang yang mengatahui persoalan di Kaltim dan punya misi dan trobosan dalam menyelesaikannya.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan tidak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan dan pelaksanaan IKN membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan daerah.

“Banyak masyarakat, akademisi, mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya tentang perwakilan warga lokal di IKN. Mereka tak ingin warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,”tuturnya.

Oleh sebab itu pemerintah pusat sudah semestinya memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga lokal. Tidak hanya itu, perijinan pertambangan yang seluruhnya ditarik kepusat juga membuat tambang ilegal semakin menjamur dan menimbulkan kerusakan lingkungan. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Tim Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kaltim pastikan akan kirim 5 atlet untuk mengikuti ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur tahun 2022 yang akan digelar November ini di Jakarta.

Lima atlet ini di antaranya; Ramadhan, Rizwan Fahrony, Muhammad Sultan, Ramadhani dan Wahban dari Berau.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kaltim Akhmed Reza Fachlevi.

Reza sapaannya karibnya menyatakan bahwa ia mendukung penuh para atlet yang berjuang di Kejurnas Catur.

“Kita sudah selesai seleksi atlet yang dikirim mengikuti kejurnas itu,” kata Reza, Jumat (4/11/2022).

Lanjut Reza, seleksi atlet dilakukan terbatas dengan melibatkan atlet-atlet senior dan junior.

“Kita bersyukur dan berharap mudah-mudahan ke depan atlet-atlet Catur di Kaltim ini bisa mengharumkan nama Kalimantan Timur di Kejurnas maupun di event-event lainnya,” harapnya.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim itu menyebut atlet asal Kaltim juga sempat mengharumkan Benua Etam pada Kejuaraan Catur Internasional Asian Youth Chess Championships (AYCC) 2022 di Bali.

“Harapan kita tetap memberikan pembinaan dan pelatihan untuk menambah jam terbang kepada atlet-atlet, untuk tetap semangat bertanding dan menjaga permainannya,” tegasnya.

Ke depan, Percasi Kaltim akan segera menyusun program kerja dengan meminta masukan-masukan dari Kabupaten/Kota. Karena selain pembinaan atlet-atlet, juga ada pelatihan kepada para pelatih. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Pasal 14 ayat 4 Tahun 2022 tentang Otorita IKN sedikitnya dua Deputi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh tokoh lokal Kalimantan Timur.

Namun berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres 123/TPA Tahun 2022), dari lima Deputi hanya satu orang lokal menjabat Deputi di Otorita IKN.

Menurutnya, Keputusan Presiden tersebut mendapat protes dari berbagai elemen masyarakat Kaltim, mulai dari LSM, tokoh agama, tokoh pemuda hingga mahasiswa menyampaikan melalui DPRD Kaltim, Jumat (4/11/2022).

Ia mengatakan, mengapa harus dua orang Kaltim menjabat di Otorita IKN karena hal ini menyangkut nasib dan masa depan Kaltim.

“Jadi harus benar-benar mengerti dan merasakan kehidupan masyarakat Kaltim, termasuk berbagai persoalan antara lain dampak banjir, lubang tambang, jalan rusak dan lainnya,” kata Hamas sapaan karibnya.

“Melalui Keppres 123/TPA Tahun 2022, hanya satu putri unsur masyarakat Kaltim yakni Myrna Asnawati Safitri. Itu juga masih belum pasti domisilinya,” sambungnya.

Hasanuddin menjelaskan, Myrna Asnawati Safitri dipilih untuk menjadi Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN tidak berdomisili di Kaltim sehingga diskusi tentang masyarakat lokal atau putra daerah masih sangat mungkin menjadi perdebatan.

Lanjutnya, di Kaltim Myrna hanya bersekolah di jenjang SD, SMP dan SMA. Myrna kemudian bersekolah di luar Kaltim dan Belanda untuk S2 dan juga bekerja di luar Kaltim.

“Kami ingin memastikan frase putri daerah itu seperti apa. Kalaupun itu oke, yang kami pertanyakan, satunya lagi siapa? harus ditambah sesuai Perpres 64 Tahun 2022,” tegasnya.

Hamas mempertanyakan apakah seorang Deputi Otorita IKN harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bisa pula tokoh masyarakat yang memang sudah sangat familiar dengan Kaltim.

Ia mengaku, hingga saat ini pemerintah pusat tidak pernah sekalipun mendiskusikan rencana penunjukan deputi Otorita IKN dengan DPRD Kaltim.

“Legislatif tidak pernah diundang. Kami belum pernah diundang, walaupun kami sendiri selalu cari tahu soal keputusan Presiden, Peraturan Presiden. Ini menarik didiskusikan karena menyangkut nasib Kaltim ke depan,” ucapnya.

Hasanuddin berharap, Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan masyarakat Kaltim tersebut dan segera membuat keputusan yang adil. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Balikpapan, biwara.co – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM melakukan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada ratusan siswa SMAN 5 Balikpapan, Jalan Abdi Praja, Sepinggan, Balikpapan Selatan, pada Jumat (4/11/2022) pukul 10.00 wita.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur Kusharyanto, Kepala SMA Negeri 5 Balikpapan Imam Seger Suja’i dengan moderator Pujangga Assari.

Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo menjelaskan, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini merupakan jadwal anggota DPRD Kaltim turun ke masyarakat. Salah satunya ditujukan kepada siswa SMA khususnya kelas 3. “Jadi kita mengingatkan kembali kepada para siswa tentang pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika,” kata Bagus Susetyo kepada media ini usai kegiatan.

Selain itu, kata Bagus, pihaknya juga menjelaskan, tentang pendidikan politik kepada para siswa. “Kita juga berusaha memberikan pendidikan politik kepada para siswa sebab mereka merupakan harapan bangsa yang perlu diberikan sosialisasi tentang tugas-tugas dan fungsi kedewanan yakni. Pertama fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kedua fungsi anggaran, seperti kewenangan dalam APBD dan ketiga fungsi pengawasan atau kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” terangnya.

Kedepan Bagus berharap para siswa ini ikut terlibat dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden, anggota DPR/DPRD, Gubernur serta Bupati/Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim Kusharyanto selaku narasumber berharap para siswa SMAN 5 Balikpapan bisa melakukan bela negara atau bela bangsa, diantaranya bagaimana mengawal implementasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. “Di dalam pembukaan konstitusi kita menjelaskan mensejahterakan itu adalah melindungi atau bentuk layanan publik. Jadi kalau ada gep antara konsep mencerdaskan, melindungi dan mensejahterakan itu para siswa ini juga bisa menyampaikan aspirasi berupa keluhan dan laporan kepada Ombudsman,” kata Kusharyanto.

Selain itu, para siswa ini juga bisa melapor kepada DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan. “Jadi kalau ombudsman pengawas dari segi administrasi, kalau DPRD pengawas dari segi aspek politik,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala SMA Negeri 5 Balikpapan Imam Seger Suja’i, ia berharap para siswa dapat memahami mengenai wawasan kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. “Kita berharap dengan materi ini anak-anak memiliki wawasan baru, kemudian bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya masing-masing sehingga tak ada disintegrasi diantara mereka,” ujar.

Imam juga berharap setelah mendapat materi wawasan kebangsaan para siswa ini akan saling menghargai dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. “Ya, saling menghargai, saling menghormati bersama masyarakat sekitar. Saya kira materi ini sangat tepat sekali untuk disosialisasikan di sekolah-sekolah. Apalagi siswa kelas III sebab mereka sebentar lagi menjadi mahasiswa. Saya berharap mereka bisa memilah dan memilih organisasi mana yang akan diikuti terutama organisasi positif jangan sampai mereka bergabung dengan organisasi yang bertentangan dengan masalah kebangsaan,” harap Imam.

Disela-sela sosialisasi anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo memberikan pertanyaan kepada sejumlah siswa. Diakhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab singkat terkait Wawasan Kebangsaan. Bagi yang bisa menjawab diberikan hadiah oleh anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua Fraksi PDI Pejuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, hari ini bertandang ke beberapa tempat untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Nanda sapaan akrabnya, mendatangi 2 tempat yaitu Pasar Galunggung di Citra Niaga, dan Balakarcana Unit Cendana, pada Kamis (3/11/2022).

“Hari ini saya bertemu dengan tokoh-tokoh bahari di pasar Galunggung Citra Niaga, sambil melihat bagaimana sekarang Citra Niaga, memang disana butuh rehabilitasi,” ujarnya.

Dirinya berharap, pemerintah kota dapat memberikan atensi untuk merehabilitasi Citra Niaga, sebab pantau Nanda, atap bangunan-bangunan di Citra Niaga terlihat sudah usang dan perlu perbaikan.

“Mudah-mudahan nantinya ada atensi dari pemerintah kota bisa merehab Citra Niaga, yang paling penting juga dengan perbaikan atap dari bangunan-bangunan di Citra Niaga yang sudah usang,” ungkapnya.

Sebab menurut Nanda, Citra Niaga termasuk dari salah satu ikon kota Samarinda, yang menyediakan oleh-oleh atau buah tangan asal kota Tepian ini.

“Karena Citra Niaga juga termasuk ikon Samarinda. Karena disana banyak tempat penjual oleh-oleh khusus Samarinda atau Kaltim,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) tengah mengeluhkan kepastian dalam penempatan mengajar, usai lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menindaklanjuti keluhan tersebut, jajaran Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama FGLPG, Kamis (3/11/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan, bahwa FGLPG ini berisikan guru-guru yang telah lolos passing grade, namun belum mendapatkan formasi. Dipaparkannya, ada 498 guru yang dinyatakan lolos passing grade. Sebanyak 90 orang masuk formasi sesuai lokasi kerja non PNS, kemudian 279 orang masuk formasi tak sesuai lokasi kerja non PNS atau bukan sekolah induk. Lalu ada 130 guru yang tidak dapat formasi.

“Ini mereka mempertanyakan status mereka,” terang Reza kepada awak media.

Reza melanjutkan, 130 guru tersebut tersebar di seluruh Kaltim, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Mengenai permasalahan ini, Reza katakan bahwa kebijakan ini dikembalikan kepada pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim untuk bisa mengakomodir keinginan guru-guru tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian. Sebab ini adalah kebijakan pusat yang dijalankan daerah. Makanya kami minta Disdikbud dan BKD bisa terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenpan-RB,” pungkasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Usai Bertandang ke Pasar Galunggung Anggota komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, melanjutkan ke Balakarcana Unit Cendana dimana dirinya selain menyerap aspirasi dari tim Balakarcana, dia mengapresiasi Balakarcana Unit Cendana, sebab dapat berjalan secara mandiri dengan bantuan swadaya dari masyarakat.

“Saya ke Balakarcana Unit Cendana, dimana saya melihat ini Balakarcana secara mandiri dan bantuan swadaya dari masyarakat bisa berjalan dengan baik, banyak masyarakat yang terbantukan, tidak hanya di Cendana tapi sampai ke seluruh kota Samarinda, pernah ke Kukar hingga Bontang,” sebutnya bangga, pada Kamis (3/11/2022).

“Saya juga mengapresiasi kepada para Balakarcana-balakarcana dan tentunya apresiasi kepada masyarakat kota Samarinda khususnya yang selalu gotong royong untuk membantu agar balakarcana ini bisa terus berjalan,” sambung Nanda.

Dimana menurutnya, bahwa warga Indonesia memang pada dasarnya adalah Pancasila, selalu bergotong-royong dan terbiasa dalam tolong-menolong, jadi pasti selalu bahu-membahu untuk kegiatan sosial agar dapat berjalan dengan baik.

“Namun walaupun begitu saya berharap pemerintah dapat memberikan atensinya serta apresiasi untuk Balakarcana-balakarcana yang selalu siap siaga 24/7 hari,” ujar Nanda.

Untuk itu, dirinya berharap kepada pemerintah dapat memberikan atensinya kepada Balakarcana-balakarcana di wilayah Samarinda maupun Kaltim, agar dapat selalu siap sedia 24 jam membantu masyarakat.

“Nah ini juga saya minta tolong agar pemerintah juga memberikan atensinya, supaya Balakarcana-balakarcana yang di wilayah Samarinda maupun Kaltim, dapat di apresiasi, fasilitasi dan diapresiasi, agar Balakarcana-balakarcana ini dapat selalu sedia 24 jam membantu masyarakat,” tandas Nanda

Dengan bertandangnya, sekretaris DPD PDI Pejuangan Kaltim itu ke Cendana, Zaky pendiri Balakarcana Unit Cendana menyampaikan beberapa aspirasinya, dimana dirinya meminta untuk adanya peremajaan pada unit yang ada di Balakarcana Cendana ini.

“Aspirasi kami kebetulan hari ini mba Nanda datang, dan kami nyampaikan bahwa mempunyai Unit ambulans yang sudah tidak layak pakai lagi, telah bertahun-tahun digunakan, dan ini sudah lama sekali,” katanya.

Dia juga menyampaikan unit ambulans yang saat ini dimiliki, sudah terlalu tua sebab dulunya pihak balakarcana menerima bantuan dari masyarakat untuk unit ambulans tersebut.

“Karena Unit ambulans ini dulunya kami menerima ini juga dari bantuan masyarakat, tapi kondisinya sudah tidak layak pakai lagi saat ini. Makanya kami berencana mengajukan peremajaan unit kami ini, melalui mba Nanda. Mudah-mudahan aspirasi kami ini bisa diperjuangkan oleh mba nanda,” ungkap Zaky.

Selain itu, pihaknya juga berharap bahwa untuk beberapa peralatan untuk membantu bencana alam, dan sosial kemasyarakatan dapat di fasilitasi oleh pemerintah.

“Banyak dari kondisi Unit-unit kita disini semua sudah tua, jadi secara bertahap, baik unit yang sudah tidak layak pakai lagi, maupun peralatan kami yang belum ada. Itu juga masih kami usahakan buat proposalnya untuk pelengkapan peralatan seperti untuk kejadian musibah tanah longsor, dan pohon tumbang, kami belum mempunyai peralatan yang memadai,” jelasnya Zaky.

“Terus banjir juga untuk kejadian musibah banjir kami belum mempunyai perahu dan perlengkapan lainnya. Masih banyak yang perlu di benahi dan di tambah lagi,” pungkasnya.(*)

Penulis : Cyn

Samarinda, biwara.co – Asisten III Sekretaris Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kukar, yang digelar oleh Diskominfo Kukar, di Hotel Harris Samarinda, pada Kamis (3/11/2022).

Untuk meningkatkan layanan informasi publik, Diskominfo Kukar menggelar Rakor PPID untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Tenggarong.

Dimana kegiatan tersebut, dibuka oleh Asisten Administrasi Umum (III) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kukar Totok Heru Subroto, yang didampingi Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat eselon 3 dan Sub Koordinator dan staf dari 27 OPD.

Heru sapaan akrabnya, mengatakan dalam sambutannya, bahwa keterbukaan informasi adalah keniscayaan pada era digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di dunia. Selain itu adalah spirit gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia.

“Maka tidak ada pilihan bagi kita selain mengikuti perubahan. Pengelolaan dan pelayanan informasi adalah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai Badan Publik. Dalam pelaksanaannya tentu saja harus didasarkan pada fondasi penataan arsip yang memiliki standard baku,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, bahwa tidak mungkin melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID pada Badan Publik atau OPD tanpa melalui pengelolaan arsip dan dokumentasi.

Dirinya menjelaskan, perbedaan domain antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dimana pelaksanaan tupoksi pada sebuah institusi akan menghasilkan dokumen yang harus dikategori, disusun dan ditata, serta disimpan dengan baik secara fisikal ataupun secara digital pada server atau cloud system.

Hal tersebut, merupakan domain dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sedangkan domain Diskominfo adalah pada data dan informasi yang terdapat dalam dokumen atau arsip.

“Jadi pemahaman dasar ini haruslah kita pahami bersama agar kita mengetahui domain tanggung jawab dan konsekuensi serta resiko yang harus dihadapi dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab terkait pelaksanaan tupoksi masing-masing OPD,” jelasnya.

Untuk itu Asisten III Setkab itu, berharap agar dapat terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik serta saling dukung antar OPD seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus), sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kukar ini.

“Di masa digital seperti saat ini tentunya banyak pekerjaan yang semakin mudah dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dalam media digital adalah solusi konkrit yang sudah semakin familiar kita lakukan.

“Saya berharap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID pada Badan Publik atau OPD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai standard pelayanan yang didasarkan pada perundang-undangan,” ujarnya.

“Pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan diawali pada proses digitasi dokumen yang akan meningkat dalam proses digitalisasi, audit digital, dan akan berujung pada transformasi digital,” sambung Heru.

Ditekankannya bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada media digital sejalan dengan konstruksi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi platform pemerintahan Indonesia.

“Untuk itu saya berharap Diskominfo dan Diarpus Kukar dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang akan bermuara pada tercapainya demokratisasi informasi dan meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan,” jelasnya.

Dirinya mengharapkan, kedua OPD tersebut dapat memberikan layanan helpdesk sebagai upaya percepatan pelaksanaan pelayanan informasi bagi Badan Publik OPD. Untuk itu Heru meminta, sosialisasi aplikasi SRIKANDI pada Diarpus Kukar dan LOBIKU Diskominfo dapat diintensifkan secepatnya.

“Dengan rakor ini, saya berharap Rakor PPID kali ini, dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran baru, serta perubahan mindset ASN dan PPID dalam memandang keterbukaan informasi publik,” tandasnya. (Cyn/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Banyaknya fasilitas publik dan proyek pembangunan yang terbengkalai di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, membuat Komisi III DPRD Kaltim angkat bicara.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin mengungkapkan, pemerintahan Isran-Hadi adalah pemerintahan yang kurang memanfaatkan fasilitas yang ada, tapi gemar membangun yang baru. Bukan tanpa alasan, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai banyak gedung dan fasilitas yang dibangun tapi tidak beroperasi secara maksimal.

“Sebagai wakil rakyat sebenarnya kami kecewa. Faktanya banyak gedung dan fasilitas publik yang tidak dioperasikan secara maksimal. Contohnya Pelabuhan Maloy. Itu kan pembangunannya menelan ratusan miliar rupiah, tapi hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari pembangunan itu. Ini kesannya uang rakyat tenggelam begitu saja, sedangkan pelabuhannya tidak beroperasi,” tegas Udin sapaannya, Kamis (3/11/2022).

Tidak hanya Pelabuhan Maloy, Legislator yang akrab disapa Udin ini menilai masih banyak fasilitas publik yang belum beroperasi secara maksimal atau bahkan diabaikan seperti Stadion Palaran, Convention Hall dan Education Center.

Oleh karena itu, Udin menekankan bahwa hal ini menjadi catatan sisa akhir masa jabatan Isran-Hadi. Pihaknya juga meminta agar setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD bisa dikerjakan sampai tuntas dan beroperasi secara maksimal.

“Jangan sampai uang rakyat itu sia-sia untuk membangun sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau yang belum rampung harus dikejar penyelesaiannya. Karena ini uang rakyat, maka ini harus mengutamakan pembangunan fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh rakyat. Begitulah logika sederhana pembangunan,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pembangunan smelter atau pabrik peleburan nikel di daerah Pendingin, Sangasanga, Kutai Kartanegara, jadi perhatian Legislator Karang Paci, Nidya Listiyono.

Persoalan ini dibahas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (2/11/2022)

Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu menjelaskan, warga di Sangasanga mengeluhkan jalan rusak yang diduga dampak dari pembangunan smelter nikel tersebut.

“Saya ada dikirimi warga terkait ada demo jalan rusak karena dilewati kendaraan proyek pembangunan smelter. Hal ini banyak ditanyakan warga ke Komisi II DPRD Kaltim,” kata pria yang akrab disapa Tio itu.

Tyo menyebutkan, pembangunan smelter itu adalah investasi yang masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Namun yang ia pertanyakan, DPRD Kaltim tidak pernah diajak berkomunikasi terkait rencana pembangunan smelter dengan nilai investasi triliunan rupiah tersebut.

“Jadi kami akan panggil nanti Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kaltim, untuk kemudian menanyakan bahwa apakah benar ada proses pembangunan smelter. Selain itu dan beberapa juga yang menyampaikan bahwa di situ ada tenaga kerja asing,” terangnya.

Tio juga menerima informasi, smelter dibangun di atas lahan milik Pemprov Kaltim. Sehingga, ia mempertanyakan keuntungan yang bakal diterima daerah dengan berdirinya pabrik itu.

“Sistem kerja samanya bagaimana, dan lain sebagainya, kemudian bagaimana masalah ketenagakerjaan, bagaimana peran pemprov Kaltim, bagaimana peran masyarakat Kaltim, dan apa yang didapat. Ini tentu perlu kita pertanyakan bersama,” sebutnya.

Kendati demikian, Tio memastikan anggota dewan tidak alergi terhadap investasi. Lantaran selama ini Kaltim juga telah banyak menerima investasi baik itu dari dalam dan luar negeri.

“Mulai dari Tiongkok, Australia, dan negara-negara lainnya. Ini yang perlu kami perdalam, jangan sampai DPRD tidak tahu apa-apa. Karena ini masuk ke dalam ranah Komisi II, kami akan memanggil segera dinas-dinas terkait untuk menanyakan hal ini,” tandasnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)