Kutai Kartanegara, biwara.co – Peringatan hari jadi ke-104 Desa Selerong Kecamatan Sebulu dirangkai dengan penyelenggaraan Pelas Banua Tepong Tawar Menjamu Kampong pada Sabtu (15/10/2022) di Alun-alun Desa Selerong.

Kegiatan tersebut digelar dengan meriah, diawali persembahan atraksi dari Lamin 1001 Mandau. Kemudian dilanjutkan Tari Belian dan pembukaan kuliner Pelas Benua (Beserawenan) dari berbagai Desa di Sebulu.

Pada kesempatan itu, Bupati Edi Damansyah mengucapkan selamat hari jadi ke-104 untuk Desa Selerong. “Harapannya, diusia Desa Selerong yang ke-104 tahun ini bisa terus tumbuh dan berkembang bersama jati dirinya yang unik,” ungkapnya.

Seluruh masyarakat Selerong diharapkan agar terus berbenah, berinovasi serta memberikan kontribusi nyata bagi desanya. Sementara generasi muda Selerong, diminta turut menjaga kelestarian adat dan budaya yang teraktualisasi dalam beragam kesenian.

“Generasi muda harus bergerak secara nyata untuk mengenalkan potensi keanekaragaman budaya desanya. Dengan begitu, desa ini dapat dikenal secara luas melalui kekhasan dan keunikannya,” pesannya.

Maka dari itu, kegiatan positif seperti ini harus terus dilakukan agar bisa menjadi hiburan berkualitas bagi masyarakat bahkan meningkatan ekonomi desa dan masyarakat. “Dengan banyaknya event yang berlangsung maka akan banyak pula masyarakat yang datang. Ini peluang agar perekonomian kita tumbuh dan berputar,” pungkasnya.

Orang nomor satu Kutai Kartanegara itu menambahkan bahwa kegiatan pada hari ini turut mendukung pencapaian salah satu program dalam visi Kukar Idaman.

“Ini mendukung program Kukar Kaya Festival, mengadakan 100 festival bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dan UMKM agar terus berkembang,” tegasnya.

Tak lupa, ia memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang sudah berkontribusi atas terselenggaranya acara Pelas Benua Tepong Tawar Menjamu Kampong dalam rangka HUT Ke-104 Desa Selerong ini. “Saya berterima kasih serta mengapresiasi Kades yang tetap mengusung tinggi adat istiadat dan budaya dengan mengelar pesta budaya ini,” jelasnya.

“Berbagai macam perlombaan olahraga tradisional dan kuliner khas desa digelar, benar-benar tidak melupakan jasa-jasa leluhur dengan melakukan haul jamak ini,” sambungnya.

HUT ke-104 ini juga dirangkai dengan senam Zumba party, hiburan rakyat, festival seni dan budaya, olah raga tradisional dan akan diakhiri dengan Haul jamak serta Ziarah ke makam-makam pejuang Desa Selerong. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Barat, biwara.co – Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel kembali menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, di Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan, Kab. Kutai Barat, Sabtu (15/10).

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ekti ini menerangkan, salah satu tugas anggota DPRD adalah membuat Peraturan daerah (Perda), setelah Perda dibuat maka perlu disosialisasikan ke masyarakat. “Sosialisasi itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan dapat dilaksanakan serta dipatuhi oleh semuanya,” terang dia.

Semakin sering disebarluaskan, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, regulasi ini dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba.

“Narkoba ini sangat membahayakan generasi muda, apalagi di Kaltim, akses masuk narkoba sangat banyak dan mudah. Kita lihat, hampir setiap bulan, aparat kepolisian atau BNN melakukan penangkapan,” sebut Ekti.

Politis Partai Gerindra ini juga menambahkan, tingkat peredaran narkoba Kaltim sudah sangat memprihatinkan, berbagai kalangan menjadi korbannya, mulai dari SMP, SMA dan perguruan tinggi. Untuk itu, seluruh pihak harus ikut terlibat dalam menangani persoalan tersebut.

“Mengatasi persoalan narkoba, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah ataupun aparat saja. Tapi keterlibatan masayarakat sangat dibutuhkan dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di sekitar kita,” jelas Ekti

Dengan adanya sosialisasi Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu ini berharap, masyarakat semakin sadar dan ikut terlibat dalam mencegah peredaran narkoba, karena tidak bisa hanya pemerintah, namun harus ada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan kompetensi anggota Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri. Salah satunya, dengan cara menggelar Diklat Peningkatan Kapasitas Kinerja Senkom Rescue se-Kaltim.

Kegiatan yang terselenggara di Kolam Renang Junjung Buyah Rondong Demang Tenggarong selama dua hari mulai tanggal 15 hingga 16 Oktober ini diikuti sebanyak 64 peserta. Mereka semua berasal dari 8 kabupaten/kota se-Kaltim.

Dikatakan Bupati Edi Damansyah, Diklat ini sekaligus upaya pemerintah menguatkan pelaksanaan 3 cluster yaitu Kamtibmas, Kebencanaan dan Bela Negara. Sehingga kedepannya, mereka yang sudah dilatih ini benar-benar bisa membantu tugas pokok sebagai kemitraan kepolisian.

“Untuk itu, setelah mengikuti diklat ini agar bisa segera action, lebih semangat dan bersinergi,” ungkapnya, Sabtu (15/10/2022).

Orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu pun menyebutkan bahwa peran serta Mitra Polri harus semakin meningkat dan siap siaga untuk menambah kekuatan. Tentunya, dengan kemampuan utama dibidang informasi secara umum.

“Ini kita lakukan agar informasi kebencanaan ataupun kecelakaan yang terjadi saat itu bisa sangat cepat tersampaikan. Apabila hal itu terwujud, dengan demikian penanganannya juga menjadi lebih cepat,” jelasnya.

Menurutnya, peran serta Mitra Polri itu sangat penting. Pasalnya, mereka hadir untuk menyuarakan pembangunan didaerah. Terkhususnya, mereka yang berada di Kutai Kartanegara.

“Dengan adanya program ‘Kukar Idaman’, tolong optimalkan potensi daerah dengan mendorong kreasi dan inovasi yang ada. Seluruh pelaku pembangunan harus menciptakan daya saing yang dibalut kemandirian dan didasari semangat kolaborasi serta sinergitas,” paparnya.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebut pria kelahiran 1965 ini, mempunyai wilayah yang cukup luas. Tidak hanya itu, namun berbagai macam bencana alam seperti tanah longsor dan angin puting beliung pun juga ada disini.

“Maka dari itu, harus diingat bahwa salah satu peran Mitra Polri adalah kebencanaan melalui Rescue yang melakukan tugas dan kemanusiaan mulai dari mitigasi, evakuasi dan rehabilitasi dalam kebencanaan,” pesannya.

Penanganan bencana ini lanjut Edi, adalah bagian dari kemanusiaan. Dengan peran Rescue yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah baik disaat bencana maupun diluar bencana.

“Saya harap tim Rescue memberikan edukasi terhadap masyarakat kebencanaan. Saya juga berharap agar pemerintah melalui BNPB dan BASARNAS juga bisa memberikan dukungan berupa latihan-latihan dan fasilitas pendukung lainnya,” harapnya.

“Semoga kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam lingkup Rescue masing-masing daerah sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana,” sambungnya. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Penyelenggaraan tes tertulis rekrutmen tenaga Pendamping Desa dan Kelurahan (Pendekar Idaman) pada Sabtu (15/10/2022) di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti sebanyak 447 peserta.

Tes yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara ini hanya membutuhkan pendamping desa dan kelurahan sekitar 281 orang. Akan tetapi, antusias pendaftar sangat banyak.

Dari total keseluruhan pendaftar sebanyak 447 orang, hanya 281 tenaga pendamping profesional yang terpilih untuk membantu teknis pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pendamping desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan visi misi pertama Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin. Disebutkan dalam Kukar Idaman, yakni memantapkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

Kepala DPMD Kutai Kartanegara Arianto menyebutkan bahwa salah satu caranya yaitu dengan membentuk Gugus Tugas Pendamping Desa, sebagai bagian dari fasilitasi aparatur desa dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

“Proyek strategis yang akan didukung melalui pembentukan gugus tugas tersebut adalah pembangunan kawasan perdesaan dan program 50 juta per RT,” ungkapnya.

Menurutnya, proyek ini menjamin pola pembangunan yang terintegrasi antar wilayah. Tentunya, dengan memperkuat kapasitas fiskal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan target pembangunan daerah.

“Maka, rekrutmen dilakukan guna mencapai efektifitas pelaksanaan tugas yang nantinya akan dilakukan gugus tugas pendamping desa Kukar Idaman,” jelasnya.

Pemerintahan desa dan kelurahan boleh didampingi pendamping yang professional. Tujuannya, agar mereka bisa melakukan percepatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pembangunan di desa dan kelurahan.

“Terbatasnya jumlah tenaga pendamping yang berasal dari Kementerian Desa dan PDTT, membuat Pemkab menyelenggarakan kegiatan ini untuk mendampingi seluruh desa yang berada di Kutai Kartanegara,” bebernya.

Pemkab Kukar mengambil kebijakan ini agar seluruh desa dan kelurahan setidaknya mempunyai satu orang tenaga pendamping beserta koordinator pada tingkat kecamatan hingga kabupaten.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, saya berharap keberadaan mereka bisa membantu dan memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Semoga membantu percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa maupun Kelurahan,” tegasnya.

Adapun posisi yang dibutuhkan terdiri dari 1 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sebagai koordinator di kabupaten, 2 orang TAPM Kelurahan, dan 1 orang TAPM Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian, 40 orang Pendamping Desa/Kelurahan (PD/K), Pendamping Lokal Desa/Kelurahan (PLD/K) di Desa/Kelurahan dengan kuota penempatan 193 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) /satu orang per desa. Lalu, 44 Pendamping Lokal Kelurahan (PLK) satu orang per kelurahan. (Dey/Adv/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Ely Hartati Rasyid melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk mengadopsi program subsidi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa di daerah Jogja itu ada yang namanya Dana Keistimewaan Yogyakarta yang berasal dari APBN. Dana ini dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dana ini juga salah satu bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Ternyata dana istimewanya banyak. Di jogja itu ada kuli gendong dan lainnya. Rupanya, mereka ini oleh organisasi dan paguyubannya disubsidi pemerintah tekait BPJS Ketenagakerjaannya. Mereka ikut iuran tetapi lebih murah,” ucapnya, Selasa (11/10/2022).

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal wajib yang seharusnya dimiliki setiap Warga Negara Indonesia khususnya di Provinsi Kaltim. “Apalagi seperti kalian ini, sangat perlu didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya, di Gedung E Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Disinggung apakah Provinsi Kaltim akan menerapkan hal demikian, Ely mengatakan bahwa dirinya mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim turut mengadopsi kebijakan Pemerintah Yogyakarta.

“Saya mendorong, mudah-mudahan. Tadi ketua pansus saya ceritakan program ini. Coba kita lindungi orang-orang di pasar, tukang becak, buruh, tukang angkat-angkat dan pekerja informal lainnya. Kita kasih BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Ditanya apakah ada anggaran khusus apabila program ini berjalan di Kaltim, ia menegaskan harus. Akan tetapi, semua itu mesti dikonsultasikan dulu ke daerah dan biro hukum agar tidak membuat keuangan menjadi bocor.

“Mesti ada regulasinya karena harus sesuai dengan APBD, ada persentase sekian-sekian. Yang utama kan untuk yang prioritas, kira-kira siapa saja yang akan mendapatkannya. Kalau Jogja, menyasar sektor informal seperti pedagang-pedagang kecil,” tuturnya.

“Saya saja merasakan dampak positif menggunakan BPJS Ketenagakerjaan ini. Karena pegawai saya di Tepian Pandan juga didaftarkan. Seperti kemarin, ada pegawai di tepian pandan meninggal. Kami itu hanya membantu prosesi penguburan. Karena BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim dapat Rp42 juta. Ini kan manfaat yang luar biasa. Jadi kenapa tidak diterapkan juga untuk membantu pekerja informal lainnya,” sambungnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Pemprov Kaltim terancam terkena sanksi dari pemerintah pusat jika tidak segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim Tahun 2022-2024.

Hal ini diutarakan oleh, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub.

Rusman Ya’qub menambahkan, ancaman sanksi ini disampaikan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia di Mamuju, Sulbar beberapa waktu lalu.

“Kaltim menjadi salah satu provinsi yang masuk prioritas penyelesaian RTRW oleh pemerintah pusat. terlebih Kaltim merupakan bagian dari IKN. DPRD Kaltm melalui pansus sendiri memang membahas secara intens dan berharap bisa selesai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/10/2022)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengundang Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim untuk mengikuti rapat koordinasi pada tanggal 17 Oktober terkait penyelesaian RTRW.

“Nanti akan dipertemukan langsung dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini positif karena lebih efesien dan akan menemukan banyak solusi,” katanya.

“Apabila kemudian tidak ada kesepakatan maka sepuluh hari kemudian dibuat peraturan kepala daerah. Akan tetapi apabila tidak juga dibuat peraturan kepala daerah sepuluh hari kemudian pemerintah provinsi dan DPRD akan dipanggil untuk diberi penjelasan terkait sanksi yang diberikan,” tambah Politikus PPP itu. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Balikpapan, biwara.co – Kalimantan Timur (Kaltim) turut serta dalam memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2022 yang diselenggarakan di Balikpapan 12-14 Oktober 2022.

Kegiatan ini bertajuk “Bersama Kita Tangguh” dengan tagline “Bebaya Etam Tanguh”. Dari semangat kegiatan ini diharapkan bahwa penanganan bencana haruslah dilakukan mulai dari pemetaan wilayah yang rawan terjadinya bencana dan meningkatkan sensitifitas serta pemahaman bersama.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang turut hadir dalam gala dinner bulan PRB di Hotel Grand Jatra Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

“Selamat dan sukses semoga berjalan dengan lancar. Kegiatan ini bertujuan sebagai cara untuk mempromosikan budaya global akan kesadaran dan pengurangan risiko bencana,” kata Hamas sapaannya, Kamis (13/10) malam.

Ia mengingatkan pentingnya kegiatan dimaksud untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB.

“Dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia,” ucapnya.

Untuk diketahui, turut hadir pada acara itu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, BNPB, UNOCHA, USAID Advance, Invest DM, Sekret Nasional SPAB, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, MDC Dompet Duafa, YEU, MDMC, CAR!, U Inspire, Wahana Visi Indonesia, dan Peta Bencana Indonesia, serta sejumlah kepala daerah se-Indonesia. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono menyoroti terkait sejauh mana batasan wilayah yang dipakai dalam Ibu Kota Negara (IKN).

“Kita nda tau ini batasannya sampai mana. Terus kalau samboja atau wilayah Kukar itu luasannya yang dipake itu sejauh mana. Kemudian yang Penajam Paser Utara yang mana aja batasannya,” ucap Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Samarinda ini.

Politisi Golkar ini juga menyebutkan bahwa bukan hanya masalah yang menjadi persoalan tetapi juga menyangkut tentang sistem kependudukan, sistem Pemilihan Legislatif sistem Pemilihan Kepala Daerah dan sebagainya.

“Jadi semuanya haru clear tidak bisa sepotong hanya memikirkan daerah penyangga IKN,” ucapnya.

Selain tentang IKN dirinya juga menyoroti terkait hutan adat. Pihak Pansus menurutnya telah mengundang bukan hanya Kabupaten/Kota tapi ada akademisi, LSM pemerhati kemudian pengusaha.

“Kita undang. Mereka punya aspirasi, kritik termasuk hutan adat,” kata Sapto.

Hutan ada yang termasuk RTRW ada Kubar dan Paser. Yang pihak Pansus tunggu, dia mencontohkan Kukar yang sampai hari ini SK Bupati Kukar belum ada tentang hutan adat.

“Misalnya Kubar mengajukan sekian ratus hutan adat ke pusat. Nanti disetujui berapa. Itu lah yang menjadi domainnya apakah ini sudah tepat atau sudah benar,” ucapnya.

Tapi menurut Sapto semua harus ada mekanismenya misalnya Kukar dan Berau harus berurutan.

Misalnya lanjutnya hutan adat timnya siapa yang kaji siapa. Di SK kan oleh bupati untuk menelusuri bahwa ini orang itu itu hidup beratus ratus tahun.

“Ini semua tidak hanya bicara hutan adat tapi memang harus berdasarkan historis yang panjang. Cerita itu benar benar diamini dan di SK kan,” tutupnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menggelar peringatan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1444 H di pendopo rumah dinas, Kamis (13/10/2022).

Kegiatan ini digelar dalam rangka mengenang hari lahir baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus diharapkan dapat menjadi refleksi untuk para umat nabi di masa sekarang.

Acara tersebut dimulai dengan pembacaan shalawat habsy kemudian ceramah agama oleh Habib Ali bin Hasan Bilfaqih dan Habib Haidar Balgeis dan diteruskan sholat ashar berjamaah.

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk wujud kecintaan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Berkat kehadiran beliau dalam membawa manusia dari kegelapan menuju peradaban yang berakhlak mulia,” sebutnya Hamas sapaan karibnya.

Ia menilai peringatan Maulid Nabi tidak hanya dijadikan sebagai bentuk ritual yang menjadi rutinitas tahunan semata akan tetapi lebih dari itu bagaimana memaknainya menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Meneladani akhlak nabi lanjut dia akan membawa nilai-nilai dari Islam yang rahmatan lil alamin dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta persatuan dan kesatuan serta rasa saling mengasihi sesama mahluk.

“Dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa tentu menjadi ujian dan agar mempererat tali persatuan salah satunya dengan meneladani akhak nabi. Tantangan kedepan jauh lebih berat karena itu setiap kita harus menjadi contoh di lingkungan terkecil mulai dari keluarga,” harapnya. (Nyi/Adv/DprdKaltim)

Banjarmasin, biwara.co – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Ke-XXIX, Tahun 2022, di Astaka Utama Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/10) malam.

Pelaksanaan lomba MTQ Nasional tahun ini dilaksanakan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kab. Banjar, Kab. Banjar Baru, dan Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dari tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022. Adapun tema yang diangkat pada perhelatan tahun ini adalah “Dengan MTQ Nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qur’ani untuk mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Moderat”.

MTQ dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma`ruf Amin Perhelatan dua tahunan kali ini diikuti 34 provinsi se Indonesia dan resmi dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ditandai dengan pengibaran bendera MTQ dan pemukulan beduk yang telah di siapkan di panggung utama.

“Atas nama Lembaga DPRD Kaltim, kami sangat mengapresiasi MTQ sebagai sarana mencetak generasi Qur’ani yang diikuti peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, serta penyebaran syiar Islam lewat MTQ,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi.

Menurut Reza, sapaan akrabnya, selain mampu mencetak generasi Qur’ani, MTQ Nasional ini juga menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan syiar Islam, mencipatakan para Qori dan Qoriah, serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al Qur`an.

“Artinya, selain mencetak generasi Qur’ani, MTQ juga menjadi salah satu sarana meningkatkan syiar Islam yang harus terus dilakukan. Bukan hanya membaca namun menghafal dan juga bisa mengamalkan di tengah masyarakat,” kata dia.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan perkembangan kehidupan beragama selama ini di Indonesia relatif menggembirakan. Terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan yang ditunjukkan dalam kegiatan keagamaan yang tumbuh subur.

Salah satu program pembangunan bidang agama adalah peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat dan diantaranya melalui kegiatan MTQ. “Kegiatan MTQ ini merupakan pengembangan syiar islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam illahi untuk meneguhkan kesucian-Nya, memperkuat keimanan dan memperluas fungsi edukatif dari kitab suci Al Qur’an bagi umat islam,” jelas Wapres.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa, serta mengucapkan selamat datang kepada kafilah di Bumi Lambung Mangkurat Kalsel Babussalam. Ia berharap pelayanan yang disediakan selama MTQ Nasional berlangsung dapat memenuhi keinginan dan sesuai harapan kafilah semua.

“Kami bahagia dan terhormat Kalsel mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah perhelatan MTQ Nasional. Ini menjadi catatan bersejarah bagi daerah kami setelah 52 tahun Kalsel menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang ke tiga pada tahun 1970. Bagi masyarakat dan Pemprov. Kalsel kepercayaan sebagai tuan rumah mengandung tanggung jawab besar dalam mensukseskan perhelatan ini,” ucap Gubernur.

Acara pembukaan dimulai dengan persembahan Tarian Sinoman Hadrah yang merupakan kesenian tradisional asal Kalsel binaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, kemudian dilanjutkan defile Kafilah dari 34 Provinsi di Indonesia.

Seluruh perwakilan masing-masing Provinsi berjalan melintasi panggung kehormatan dengan menampilkan corak dan ciri khasnya di hadapan para tamu undangan. Pembawa acara mengiringi penampilan tiap Provinsi dengan membacakan culture identity-nya.

Ajang MTQ di Bumi Lambung Mangkurat Kalsel tahun ini diikuti 1.676 peserta dan 135 dewan hakim dengan melombakan delapan cabang musabaqah terdiri 23 golongan yang diperlombakan. Hadir istri Wapres RI Hj Wuri Ma’ruf Amin, Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor beserta seluruh jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dan para gubernur/wakil gubernur se Indonesia. (Nn/Adv/DprdKaltim)