Samarinda, biwara.co – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur Veridiana Huraq Wang memberikan usul kepada Pemerintah Pusat agar dapat membuat regulasi penggunaan pembangkit listrik alternatif untuk setiap rumah tangga.

“Seandainya bisa dibuat sebuah regulasi dimana memproduksi kompor listrik itu bukan dari diesel, melainkan diambil dari matahari. Kan lebih murah tinggal beli Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) saja,” ucapnya, Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, penggunaan pembangkit listrik alternatif lebih hemat dibandingkan energi konvensional. Oleh karenanya, energi alternatif bisa menjadi sumber energi terbarukan agar tidak terjadi krisis kelangkaan pada sumber energi di masa mendatang.

Ketika menggunakan energi konvensional yang tidak terbarukan, seperti minyak, batu bara, dan bahan bakar lainnya, maka jumlah cadangan sumber energi ini akan habis setelah kurang dari 100 tahun penggunaan.

“Saya juga memakai PLTS di kebun, saya beli yang harganya Rp5 juta. Sekali beli tapi sudah dua tahun pemakaian nyala terus. Harapannya, ada pabrik yang bisa mengolah kompor yang menggunakan listrik alternatif,” jelasnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

“Kalau pakai PLTS, kita tinggal maintenance alatnya saja. Itu lebih keren dan hebat. Kan ini sesuai dengan visi misi Gubernur Kaltim, yaitu green energi terbarukan. Jika masih menggunakan batu bara menjadi tidak green, justru hilang visi misi itu,” lanjutnya, saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III Tahun 2022.

Oleh karenanya, politikus itu mendorong pemerintah agar dapat membuat regulasi penggunaan pembangkit listrik alternatif. Pasalnya, pemakaian PLTS lebih ekonomis dan tak perlu membelinya. Bahkan, bisa didapatkan secara gratis. Tinggal beli alatnya saja.

Sumber energi alternatif hadir memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan sehari hari.  Masyarakat mudah mendapatkan energi sinar matahari, air dan angin di lingkungan sekitar.  Pasokan energi alternatif akan selalu tersedia dengan alami karena berasal dari alam. “Dan Kaltim, sebenarnya harus kearah situ,” tegasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutai Kartanegara gelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan pada Kamis (6/10/2022), di Halaman Kantor BPBD Kukar jalan Pattimura, Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kukar.

Sosialisasi ini menyasar ibu-ibu PAUD serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kukar. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk memberikan informasi dan membuat masyarakat paham terhadap bencana alam yang mungkin akan terjadi tanpa diduga-duga sebelumnya.

Selain itu, sosialisasi ini digelar guna memberi tahu masyarakat terhadap dampak yang dihasilkan dari bencana tersebut. Harapannya, masyarakat Tenggarong bisa peka terhadap tanda-tanda bencana alam.

Dikatakan Plt. Kepala BPBD Kukar Edy Mardian, sosialisasi ini digelar dalam rangka Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2022 yang bekerja sama dengan BNPB dan BPBD Kaltim.

“Puncaknya berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2022, terpusat di Kota Balikpapan dengan mengusung tema ‘Bebaya Etam Tegoh’ yang artinya ‘Bersama Kita Tangguh’,” ucapnya, Kamis (6/10/2022).

Menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai investasi untuk ketangguhan.

Selain itu, juga untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi pelaku PRB seluruh Indonesia.

Dengan adanya sosialisai ini, semua peserta diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap dampak bencana yang akan terjadi. Lebih luas lagi, masyarakat diharapkan mampu mengatasi hal apa saja ketika bencana melanda daerahnya.

“Kami berharap dengan kerja sama ini dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” harapnya.

Target audience dari kalangan perempuan ini lanjut Edy, bertujuan memberikan pemahaman agar mereka paham cara menanggulangi bencana, tidak panik dan bisa menanggulanginya.

Para ibu-ibu dan anggota PKK yang hadir pun diminta untuk mengedukasi anak-anaknya dalam menghadapi bencana seperti kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

Sebagai informasi, kegiatan ini melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Kukar drngan menggelar kegiatan donor darah untuk internal BPBD Kukar.

“Kegiatan ini adalah upaya BPBD Kukar mendukung pemenuhan ketersediaan darah di Kabupaten Kukar,” bebernya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun mengkhawatirkan penyaluran energi listrik di Indonesia yang hingga saat ini masih didominasi oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kekhawatiran itu muncul seiring keluarnya keinginan Pemerintah Pusat terhadap peralihan kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. “Kritisi saya terkait kelistrikan yaitu monopoli dan penyaluran energi listrik di Indonesia yang masih dipegang oleh PLN (distributor tunggal),” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, apabila penyaluran energi listrik di Indonesia hanya dipegang satu pihak, dalam hal ini adalah PLN. Maka, tarif listrik hanya ditentukan sendiri oleh distributor tunggalnya.

“Prinsip ekonomi ketika itu dikuasai atau dimonopoli satu pihak, maka konsumen tidak akan mendapatkan nilai lebih. Sebab, harga benar-benar ditentukan sendiri oleh distributor tunggalnya,” terangnya, ketika dihubungi media ini melalui telpon seluler.

Akan tetapi, jika ada kompetisi/pesaing selain distributor tunggal (PLN). Maka, itu akan menguntungkan masyarakat. “Kalau ada perusahaan lain yang melakukan distribusi kelistrikan di Indonesia, ini akan menimbulkan persaingan yang cukup bagus. Karena akan menguntungkan masyarakat,” paparnya.

“Seperti halnya pengiriman barang jaman dulu yang hanya melalui Pos Indonesia. Setelah regulasi dibuka, maka banyak perusahaan lain yang membuka jasa pengiriman seperti TIKI, JNE dan JNT. Dampaknya apa, mereka bersaing,” lanjutnya.

Pada akhirnya, tentu saja yang diuntungkan adalah konsumen (masyarakat). Contoh lainnya, dulu telekomunikasi hanya boleh menggunakan Telkom. Lalu, muncul pesaing seperti Indosat, XL dan sebagainya ketika kebijakan dibuka. Akhirnya mereka semua bersaing, harga pun bersaing.

“Nah seperti PLN (distributor tunggal), kalau harga naik dan disetujui pemerintah. Akan menjadi masalah ketika ada peralihan kendaraan BBM ataupun kompor LPG ke listrik, pastinya harga listrik lebih tinggi,” pungkasnya.

Nyatanya lanjut Samsun, PLN yang merupakan perusahaan penyalur listrik BUMN juga tidak untung-untung amat. “Sama halnya dengan minyak yang hanya boleh didistribusi oleh Pertamina. Tetapi Pertamina justru bangkrut. Bisa gawat kalau hal itu juga terjadi pada PLN,” jelasnya.

Apabila distribusi kelistrikan banyak yang menangani. Maka, akan menjadi persaingan positif dan memicu keuntungan untuk masyarakat. “Karena mereka akan bersaing, harga menjadi lebih murah membuat orang tidak keberatan dengan adanya kebijakan penggunakan kompor listrik,” katanya.

Oleh karenanya, Pria kelahiran Jember itu meminta pemerintah untuk membuka regulasi penyaluran kelistrikan di Indonesia tidak hanya dipegang oleh PLN supaya terjadi persaingan. “Maksud saya, jangan fokus ke satu perusahannya saja,” tegasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Puncak kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2022 berlangsung dari tanggal 12-14 Oktober. Peringatan ini mengusung tema ‘Bebaya Etam Tegoh’ yang artinya ‘Bersama Kita Tangguh’.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, peringatan itu diwarnai dengan menggelar sosialisasi serta edukasi kebencanaan bagi PAUD dan TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kukar.

Sosialisasi yang terselenggara di halaman BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ini turut dihadiri oleh Bunda Paud Kukar Maslianawati Edi Damansyah, anggota PKK, Dharma Wanita, dan Paud Kukar.

Pada kesempatan itu, Maslianawati Edi Damansyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini. Sebab, bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh manusia.

Oleh karenanya, sosialisasi ini sangat penting, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kukar. Tujuannya, agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi.

“Para ibu sebagian besar melakukan pekerjaan rumah, maka kami ingin para ibu juga bisa peka bahkan cepat tanggap dalam mengantisipasi dan mengatasi sebuah bencana,” ungkapnya, Kamis (6/10/2022).

Meskipun seorang ibu memiliki kekuatan lebih dalam menjalankan tugasnya diwaktu yang bersamaan. Ia yakin bahwa seorang ibu akan tetap tenang dalam menghadapi sebuah kejadian jika sudah mengetahui cara menyikapinya.

“Melalui Sosialisasi Mitigasi Bencana ini, saya yakin apapun masalahnya, apabila kita tenang, maka bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita sampaikan ini kepada ibu, karena ibu yang selalu menjaga di rumah,” terangnya.

Setelah mendapatkan materi dari sosialisasi mitigasi bencana, para ibu diharapkan bisa memberikan edukasi atau pelajaran itu pada anak-anaknya.

“Harapan saya, ibu-ibu bisa memberikan edukasi kembali pada anak. Karena, pengetahuan tentang bencana dapat memancing timbulnya daya kepekaan anak,” jelasnya.

Maslianawati turut berpesan pada para peserta untuk tetap tenang dan mampu menentukan sebuah langkah awal penyelamatan bahkan dapat meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya.

“Kita berharap bisa cepat tanggap dan tangguh ketika menghadapi bencana. Kita berharap semoga tidak ada bencana. Tetapi kita tetap harus waspada, sigap dan cepat tanggap,” harapnya. (Dey/ADV/KominfoKukar)

Samarinda, biwara.co – Diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mendapat banyak sorotan dari Anggota DPRD Kaltim.

Terbaru Anggota DPRD Kaltim M Udin mendorong agar Pemrov Kaltim dapat mengevaluasi penunjukan (Plt) Kepala Biro (Karo) Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim Buyung Dodi Gunawan.

Hal ini menurut Politisi Golkar ini pejabat sementara itu tidak pernah melakukan koordinasi kepada DPRD terkait kerja-kerja yang dilaksanakan.

Padahal, DPRD Kaltim membutuhkan mitra komunikasi yang baik. Namun selama ini telah diundang 3 kali dalam Rapat Dengar Pendaftaran, yang bersangkutan tidak pernah hadir.

“Banyak sekali saya rasa dari Pemprov yang berkompeten. Komunikasi sangat dibutuhkan agar kinerja terstruktur dengan baik,” kata Udin, Rabu (5/10/2022).

Dengan begitu, komunikasi yang diciptakan Plt Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim dinilai buruk. sehingga pengangkatannya sangat perlu untuk ditindaklanjuti kembali.

Udin berharap Pemprov dapat menempatkan pejabat yang tepat dan bisa diajak koordinasi dengan DPRD Kaltim.

Bahkan, DPRD Kaltim pernah bersurat kepada Gubernur pada 15 Agustus 2022 lalu, di mana meminta untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Namun, pada 30 September 2022 terjadi pengangkatan Plt.

Pihaknya kaget dengan kejadian tersebut. Mestinya tidak diperpanjang dan diberikan evaluasi. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi terhadap peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun usai kegiatan Upacara dalam Rangka Hari Ulang Tahun TNI ke 77 di Makodam VI/Mulawarman, Rabu 5 Oktober 2022.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan DPRD Kaltim mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke 77,” ucap politisi PDI-Perjuangan ini.

Sesuai dengan tema hari ini lanjut Samsun sapaan akrabnya “TNI adalah kita”. Artinya TNI diharapkan benar benar bisa berada di tengah masyarakat dan bisa mengayomi masyarakat.

“Dan tentu menjaga Indonesia dari rongrongan para pengganggu kedaulatan,” ucapnya.

Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Kukar ini menyebut program TNI banyak yang langsung menyentuh masyarakat.

Ini menurutnya bentuk dari menyatunya TNI dengan rakyat Indonesia pada umunya dan rakyat Kaltim pada khususnya.

Dimana TNI telah berperan banyak, selain menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI juga membantu masyarakat dari wabah Covid-19 kemarin.

Dan dirinya berharap TNI kedepannya terus mengayomi dan melindungi segenap warga Indonesia dan terus menjadi bagian dari rakyat.

Sebagai informasi dalam upacara peringatan HUT TNI yang ke 77 ini dihadiri langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman, Gubernur Kaltim, Dandim, Kepala Intelijen Negara Daerah Kaltim, Kepala BNN Kaltim, dan Kapolda Kaltim. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – DPRD Kaltim laksanakan rapat paripurna ke 43 dengan agenda Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Selasa, 4 Oktober 2022.

Rapat tersebut dipimipin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsung beserta Sekda Pemrov Kaltim Riza Indra Riadi.

Ketua DPRD Kaltim mengungkapkan agenda ini dalam rangka mendengarkan tanggapan umum fraksi atas penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Ranpersa APBD 2023 yang dibacakan oleh Pemrov Kaltim pada rapat paripurna ke 41 lalu.

Seluruh fraksi di DPRD Kaltim secara bergantian membacakan pandangan umumnya masing-masing.

Sementara, dewan secara menyeluruh meminta, meski APBD meningkat, agar Pemprov Kaltim terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditi lokal.

Dewan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan program tematik di daerah.

Fraksi-fraksi DPRD Kaltim yang menyampaikan pandangan umum, mulai Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

Sementara itu Sekda Kaltim Riza Indra Riadi mengapresiasi atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Terima kasih atas aspirasi seluruh anggota dewan. Tentunya, apa yang disampaikan segera ditindaklajuti. Jika ada yang berhak dijawab, maka kami jawab, jika tidak maka kita sampaikan dengan bijaksana,” ucap Riza Indra Riadi.

Riza mengharapkan Ranperda APBD TA 2023 dapat didukung penuh seluruh anggota DPRD Kaltim. Artinya, adanya dukungan tersebut, maka Pemprov akan semakin bersemangat menjalankan program kerja demi kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, atas dukungan semua pihak, tentu APBD yang disahkan nanti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Benua Etam.

“Semoga melalui APBD 2023 yang akan disahkan nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Fraksi PDI-Perjuangan memberikan pandangan umum Fraksi pada rapat paripurna tentang Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2023, Selasa, 4 Oktober 2022.

Pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan disampaikan oleh Romadhoni Putra Pratama
Dirinya menyampaikan beberapa hal terkait Nota Penjelasan Keuangan.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Samarinda ini meminta diperhatikan kembali sinkronisasi kalimat dalam nota keuangan karena masih ada konteks dengan penyebutan anggaran 2022.

“Hal ini agar tidak salah dalam pemahanan dalam alur redaksional,” ucap Dhoni sapaan akrabnya.

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan besaran anggaran APBD 2023 yang telah disepakati pada nota keuangan berbeda Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggap Sementara yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu.

Pertama, dimana besaran APBD 2023 yang telah disepakati sebesar 15,1 triliun. Namun berubah menjadi 14,9 triliun.

Ke Dua lanjut Dhoni pendapatan dari sektor perkebunan sawit yang diperkirakan kurang lebih 2,7 triliun. Pihaknya mempertanyakan apakah sudah masuk dalam pembahasan dan penghitungan APBD 2023 tersebut.

“Jika yang disampaikan 14,9 trus ada 2,7 yang belum dimasukkan dari sektor perkebunan sawit , kami melihatnya APBD 2023 sekitar 17 triliun,” sebutnya.

Selanjutnya terkait pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi apakah sudah terhitung dengan jelas dan maksimal terutama paska kenaikan BBM.

Ke empat, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi kebijakan dan langkah langkah yang sudah dilakukan Pemrov Kaltim dalam pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan yang berbasis pro rakyat.

Harapannya isu tematik perlu disikapi dan ditindaklanjuti pada rapat hingga teknis agar Pendapatan Asli Saerah bisa meningkat pada tahun berikutnya sehingga program pembangunan dari provinsi Kaltim dapat berjalan efektif

Ke lima dirinya bertanya pada post belanja bantuan keuangan terdapat anggaran 1, 2 triliun. sementara Gubernur sudah mengeluarkan aturan gubernur yang membatasi PAGU belanja di angka 800 M.

“Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap aturan yang telah dibuat,” ucapnya.

Ke enam pihaknya meminta agar dilakukan pembahasan secara insentif terkait nota penjelasan keuangan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.

“Masih ada beberapa hal yang masih harus di sinkronisasi kembali,” tutupnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke 42, Selasa (4/10/2022) di Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo, Sekretaris Dewan DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, dan Asisten 1 Pemrov Kaltim Syirajuddin.

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka memberikan pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kaltim terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pertama, perubahan Perda Kaltim 9/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Kedua, pencabutan Perda Kaltim 8/2013 tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang. Terakhir, pencabutan Perda Kaltim 14/2012 tentang pengelolaan air tanah.

Para Juru bicara fraksi bergantian membacakan pandangan umum terkait ke tiga Perda tersebut.

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud usai rapat paripurna mengungkapkan bahwa pandangan fraksi kebanyakan merekomendasikan agar Perda yang ada di bawah ke komisi yang membidangi.

Adapun setelah ini dia mengungkapkan akan ada jawaban dari Pemrov Kaltim terkait pandangan umum fraksi.

“Selanjutnya jawaban Pemrov atas pandangan umum fraksi,” ucapnya. (Nn/ADV/DprdKaltim)

Samarinda, biwara.co – Salah satu hal yang menjadi pembahasan Pansus RTRW, yakni mendetailkan gambaran apakah RTRW sesuai kepentingan daerah dengan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota.

Hal itu disampaikan Sapto Setyo Pramono Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042, Selasa (4/10). Saat Pansus ini menggelar rapat internal guna mematangkan rapat terpadu bersama kabupaten/kota se-Kaltim.

Diungkap Sapto, bahwa rapat kerja tersebut juga membahas kesepakatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan daftar rincian yang terlampir pada usulan revisi RTRW.

Politisi Muda Partai Golkar ini menyebut, pihaknya tentu ingin mengetahui, meski ada beberapa hal yang sudah dibaca dalam revisi RTRW, apakah dikehendaki Kabupaten/Kota atau tidak. Menurutnya, perlu menjaga kepentingan daerah, dalam artian Pemerintah Provinsi tidak bisa sewenang-sewenang terhadap penentuan pola tata ruang.

Misal contoh lahan pertanian, berapa lahan pertanian di daerah, dilihat tahun-tahun sebelumnya dengan yang saat ini haruslah jelas. Turunan dari lahan pertanian itu juga semisal holtikultura ditempatkan dimana dengan luasannya.

“Pertanian itu dijabarkan lagi, yang bisa menjawabkan Kabupaten/Kota. Apakah sudah penetapan tata ruang berdasarkan SK Walikota/Bupati karena tidak boleh menggambar pola ruang itu tanpa ada dasarnya,” sebutnya.

“Jangan sampai nanti tidak ada dasar, ketika digambar dalam pola tata ruang, ternyata besok bisa hilang,” sambungnya.

Beberapa kawasan berdasarkan data mentah RTRW Kaltim yang dia terima, Sapto menyampaikan ada beberapa kawasan yang tidak tergambar secara utuh, penting dipertanyakan serta mendetailkan itu apakah sudah sesuai kepentingan daerah dengan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota.

“Kita harus bicara jangan sampai masyarakat dirugikan, dengan adanya perubahan tata ruang ini,” tukasnya.

Menurut Sapto juga kepentingan pusat banyak dalam RTRW Kaltim, bukan hanya persoalan Ibu kota Nusantara (IKN) yang rencananya terlepas dari wilayah Kaltim.

Tetapi ada pertambangan, proyek strategis dan beberapa kawasan potensial tentu semestinya mendapat kejelasan dalam tata ruang Kaltim.

“Kita tidak tahu ya, ini kan semua kepentingan pusat yang cenderung banyak ada didalam tata tuang ini. Masalah pertambangan, itu juga harus perlu didetailkan juga,” tandasnya.

“Nanti rencana kita akan mengundang setelah Kabupaten/Kota sudah (klir), kemudian mungkin sesi berikutnya kita undang (pihak) IKN juga nanti, dalam rangka untuk penggambaran tata ruang dia didalam kawasan IKN untuk melepas itu, ada beberapa luasan daerah yang lepas kan,” pungkas Sapto. (Nn/Adv/DprdKaltim)