Balikpapan, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di masing-masing daerah pemilihannya (Dapil), Eddy Sunardi Darmawan menjadi salah satu perwakilan rakyat yang juga menggelar kegiatan tersebut di Kota Balikpapan.

Bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam diri masyarakat, sebab dengan kegiatan Wasbang sendiri menjadi tempat warga untuk mengetahui dan diberi ilmu pendidikan wawasan kebangsaan.

Dimana kegiatan tersebut terlaksana di Halaman Posyandu Jalan Gunung Malang Rt. 08 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pada Minggu (05/03/2023).

Kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam rangka menyampaikan informasi terkait pemahaman wawasan kebangsaan terutama pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Wawasan kebangsaan adalah modal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan beragam suku, agama dan golongan,” ujar Eddy sapaan akrabnya.

Dirinya menyampaikan Sosbang yang terlaksana saat ini, terkait dengan Pancasila, dimana makna yang terkandung dalam Pancasila itu, seperti pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa memilik makna bahwa Negara Indonesia ini memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk beribadah sesuai dengan syariat agamanya masing-masing.

“Nilai-nilai keyakinan ada pada Pancasila, beribadah kepada Tuhan dengan menjalani syariat agama masing-masing, tidak saling merendahkan kepercayaan agama lain, saling menghormati satu agama dengan agama lainnya,” ujarnya.

Dalam Sila kedua, Eddy melanjutkan, adalah kemanusiaan yang adil dan beradap, bermakna ajaran yang kompeksitasi. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki keberadaban harus berdiri di atas pilar ketuhanan.

“Yang maksudnya itu, pasti saling mengharagai, memiliki adab dan akhlak yang baik, prinsip berbuat baik di tengah masyarakat, mengharagai nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh saling menyakiti, membenci, bermusuh-musuhan, jangan bercerai-berai,” tegasnya sekretaris komisi IV DPRD Kaltim itu.

Kemudian, Persatuan bangsa dan negara harus terus dierat dan digenggam secara baik, bersatu itu menghadirkan kemenangan, bercerai berai menghadirkan kelemahan dan kekalahan.

Sila empat, bahwa masyarakat diberikan kebebasan dan berserikat dan berorganisasi, menyampaikan ide dan gagasannya saling bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan dengan mengedepankan kepentingan bersama bukan individu atau kelompok.

“Nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat ini sebagai wujud nilai kebersamaan dicapai dengan kesepakatan yang bulat dalam merumusakan atau menyelesaikan persoalan demi kepentingan dan kebaikan bersama,” jelasnya.

Sila kelima, segala bentuk menegaskan bahwasanya keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual.

“Karena itu, harusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan dan sosial,” ucap Eddy.

Sementara itu, keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani.

“Harus menghayati nilai Pancasila. Pancasila sangat luar biasa, maka keadilan itu pun meliputi keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang.” sebutnya.

Kepada generasi muda, dirinya berharap nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan terus diamalkannya pancasila oleh calon penerus bangsa, maka keutuhan NKRI akan terus terjaga.

“Pancasila tak hanya dihafal tapi juga diamalkan. Dengan begitu toleransi dan kebersamaan dalam semangat gotong royong di masyarakat bisa terwujud,” tandas Eddy.(*)
(Rdy)

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, menyampaikan hasil temuannya saat dirinya bertandang ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melihat kondisi bangunan SMK Negeri 1 yang terletak di Bukit Makmur, kecamatan Kaliorang, Kutim, yang terlihat memprihatinkan.

Melihat kondisi tersebut, membuat geram Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kutim, Bontang dan Berau itu. Pasalnya, pihaknya menemukan dinding ruang kelas maupun plafon di SMK Negeri 1 Kaliorang sudah lapuk dan retak-retak. Dia mengatakan, kondisi kelas seperti itu, tidak layak dilakukan proses belajar mengajar disana.

“Kondisi bangunan yang rusak parah ini, kita khawatirkan dapat membahayakan para siswa dan guru di kelas. Terutama, saat musim penghujan yang nantinya akan berdampak pada bangunan,” kata Agiel, saat dihubungi media, pada Minggu (5/03/2023).

Agiel mengatakan, semestinya SMK Negeri yang dibawahi dan dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim seharusnya memiliki fasilitas seimbang yang memadai. Namun kenyataan dilapangan, justru sebaliknya, sebab ada sekolah negeri yang tidak layak disebut sebagai sekolah negeri.

“Sudah namanya SMK Negeri semestinya fasilitasnya harus seimbang. Karena kita punya konsep pendidikan yang sama. Tapi ternyata kita temukan ruangan tidak ada meja, kursi, plafon ruangan hampir bisa dipastikan usang dan rontok. Pokoknya rusak parah. Saya pikir yang begini, mestinya kepala sekolah punya inisiatif yang tinggi untuk mengusulkan perbaikan Sapras sekolah,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan, bahwa dari pantauannya, hanya ada 10 ruang kelas di SMKN 1 Kaliorang ini, yang dianggap cukup layak dari 15 ruang kelas yang tersedia. Tentu, menurut Agiel, ruang kelas yang masih layak pakai itu, sangat kurang untuk seluruh murid di SMKN 1 Kaliorang.

“Ini masih kurang, bahkan ruang belajar masih sangat kurang. Harusnya ada 15 ruang kelas, tapi yang tersedia dan layak hanya 10 ruang kelas saja,” jelasnya.

Agiel juga menyebutkan, bahwa tidak hanya ruang kelas yang dirasa tidak layak untuk proses belajar mengajar. Tapi, juga kondisi bangunan yang lain seperti fasilitas toilet sekolah, yang tidak memadai bahkan sangat memprihatinkan. Seharusnya, segera dilakukan berbagai perbaikan-perbaikan.

“Fasilitas seperti kamar mandi dan wc itu memprihatinkan semua. Harusnya masuk kedalam prioritas perbaikan. Termasuk plafon itu kan sudah waktunya diganti semua. Dinding banyak yang retak,” tuturnya.

Legislatif dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kutim, Bontang dan Berau itu menduga adanya unsur disengaja, atau pembiaran terhadap kondisi bangunan saat ini, di SMKN 1 Kaliorang.

“Kalau misalnya ini, terjadi bertahun-tahun kan ada unsur pembiaran. Sebab dari laporan yang ada itu, bangunan ini sudah cukup lama dibiarkan seperti itu, dari tahun 2019. Sangat memprihatinkan,” tegasnya.(*)

Dirinya meminta, agar Kepala Disdikbud Kaltim harus mengambil sikap tegas terhadap kondisi tersebut. “Jangan dibiarkan, kasihan kan, sekolahnya kasihan, fasilitas nya nanti tidak terbangun dengan baik,” ucapnya.(*)
(Cyn)

Kutai Kartanegara, biwara.co – Kurangnya rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa dan negara, membuat prihatin pemerintah, apalagi dengan banyak serta luasnya platform untuk mengakses informasi melalui internet dan media sosial (medsos), yang membuat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat mempercayai informasi hoax hingga radikalisme.

Maka, untuk mencegah hal tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan rasa nasionalisme kepada masyarakat, dengan menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang).

Dimana, seluruh anggota DPRD provinsi Kaltim turun langsung ke masing-masing daerah pilihan nya (dapil), untuk memperkuat nasionalisme di hati masyarakat.

Salah satunya, Anggota komisi IV DPRD provinsi Kaltim Ely Hartati Rasyid, yang menggelar Sosbang di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Sabtu (4/03/2023).

“Sosbang ini terus gencar digelar oleh DPRD kaltim bertujuan untuk menguatkan ideologi bangsa, serta menjauhkan anak bangsa dari Faham-faham radikalisme,” katanya.

Selain itu, Ely mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan pemikiran rasa cinta akan tanah air, serta menguatkan ideologi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Yang menjadi faktor penting dalam upaya menjaga persatuan dan memajukan suatu bangsa, dengan sasaran utamanya adalah generasi muda bangsa,” ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan informasi terkait pemahaman wawasan kebangsaan terutama pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Serta, juga menjadi salah satu upaya pemerintah mempertegas wawasan 4 pilar wawasan kebangsaan Republik Indonesia (RI), agar menciptakan penerus bangsa yang kuat dan tidak mudah di pecah belah.

“Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, sebab merupakan suatu hal yang perlu diketahui masyarakat luas hingga ke desa-desa dan Rt-Rt diseluruh Indonesia, apalagi era teknologi sekarang banyak tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap pelemahan nilai kebangsaan,” jelasnya.

Selain itu, menurut dia terselenggaranya Sosbang ini agar masyarakat tetap bersatu dalam pemikiran dan sepaham akan kebangsaan mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dirinya melanjutkan, agar anak muda bangsa ataupun seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk dipecah belah oleh paham-paham yang sengaja untuk memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan negara RI serta terus saling menguatkan.

“Agar tidak mudah dipecah belah mengingat sekarang masyarakat kita sangat mudah dipecah belah dengan paham-paham yang memecah persatuan bangsa dan merusak kebhinekaan,” tutur Ely.

Dia berharap, dengan terlaksananya kegiatan Sosbang ini, kedepannya dapat menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat di Kaltim dan menjauhkan masyarakat Kaltim terlibat dalam kasus radikalisme.

“Sebab anak muda saat ini, telah banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan lupa akan kecintaan terhadap bangsa,” ujarnya.

Ely berpendapat, bahwa dengan adanya pengaruh paham-paham yang memecah persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak masyarakat gampang untuk di adu domba.

“Ditambah lagi dengan kemajuan dunia tekhnologi komunikasi seperti medsos yang kerap menyebarkan berita-berita hoax juga turut andil dalam tidak diterapkannya Pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Agar tidak adanya kesalahan persepsi terkait wawasan kebangsaan tersebut, Ely menghadirkan H. Abdul Kadir Al Hasni sebagai narasumber, bersama dengan Bripka (purn) H. Suyanto, yang dipandu oleh moderator Edly Racmadi.(*)
(Rmd)

Bontang, biwara.co – Untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dalam diri generasi, maka pemerintah berupaya untuk terus mengingatkan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia, dengan upaya melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang digelar oleh seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di daerah pilihannya (dapil) masing-masing.

Anggota komisi III DPRD provinsi Kaltim Safuad, turut menggelar sosialisasi Wasbang di Jalan Kapal Layar, Desa Lok Tuan, kecamatan Bontang Utara, pada Sabtu (4/03/2023). Bertujuan membangun serta mengembangkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di masyarakat.

Selain itu, Safuad menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memupuk kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pilar dalam wawasan kebangsaan.,

“Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita sosialisasikan, sebab merupakan suatu hal yang perlu diketahui masyarakat luas hingga ke desa-desa dan Rt-Rt diseluruh Indonesia, apalagi era teknologi sekarang banyak tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap pelemahan nilai kebangsaan,” kata Safuad.

Safuad menjelaskan, bahwa wawasan kebangsaan 4 pilar utama kebangsaan, adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang menjadi komitmen bersama dalam bernegara.

“Pancasila merupakan suatu ajaran yang sangat lengkap, dalamnya terkandung falsafah bagaimana masyarakat Indonesia beragama, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Safuad berharap, bahwa program sosbang ke depannya akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam pertumbuhan bangsa dan negara.

“Untuk menerapkan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat maka kita harus mencintai bangsa sekaligus negara Indonesia ini,” pungkasnya.

Sosialisasi 4 pilar wawasan kebangsaan digelar untuk membumikan terus Pancasila kepada masyarakat di desa-desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya ideologi baru yang memecah belah bangsa.(*)
(Rdy)

Samarinda, biwara.co – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, perihal pencabutan dua peraturan daerah (Perda) antara lain, Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, serta Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Politisi PKB ini mengungkapkan, fasilitasi dari Kemendagri ini merupakan tahapan wajib yang harus dilalui sebelum menetapkan keputusan yang diambil. Produk fasilitasi sendiri berupa koreksi maupun saran dari kementerian terkait mengenai pencabutan dua Perda tersebut.

“Yang jelas draftnya sudah kami serahkan karena yang meminta fasilitasi ke Kemendagri ini adalah Biro Hukum. Sebenarnya ini kan tinggal mencabut saja karena aturan kita sudah tidak relevan atau berbenturan dengan peraturan di atasnya,” papar Sutomo Jabir, Jumat, 3 Maret 2023.

Legislator muda Karang Paci ini menduga, proses fasilitasi yang memakan waktu ini ditengarai akibat upaya pihaknya dalam mencari celah aturan baru agar pengawasan reklamasi dan pasca tambang tetap berada dalam kewenangan Pemprov Kaltim. Oleh sebab itu turunnya fasilitasi dari Kemendagri RI membutuhkan waktu yang tidak sebentar, mengingat hal tersebut harus didiskusikan di lintas kementerian.

“Tentu kami berharap sebagian kewenangan tetap berada di provinsi, karena kita yang tahu persis keadaannya. Ketakutan kami ketika pengawasan seluruhnya diambil pusat, daerah merasa tidak puas dengan SDM di sana yang tidak bisa melihat secara detail apa yang terjadi di daerah,” tegasnya.

Sebagai upaya agar fasilitasi di Kementerian segera turun, Sutomo Jabir mendorong Biro Hukum Pemprov Kaltim agar menjalin komunikasi lagi dengan Kemendagri RI, sehingga proses pencabutan kedua Perda itu dapat segera dilakukan DPRD Kaltim. (Adv/DprdKaltim/AL)

Paser, biwara.co – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) untuk yang ketiga kalinya digelar kembali oleh seluruh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di masing-masing daerah pilihan (Dapil) nya. Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Kaltim Herliana Yanti, yang bertujuan untuk menguatkan ideologi serta pondasi 4 pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Sosbang salah satunya digelar oleh Anggota Komisi I DPRD Kaltim itu terlaksana di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, pada Sabtu (04/03/2023).

Sosbang di masa sidang I DPRD Kaltim tahun 2023 ini, Herliana menyampaikan empat konsesus/pilar Wawasan Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kegiatan ini untuk memberikan motivasi kepada anak bangsa untuk menjaga dan menciptakan sikap bela negara dalam diri mereka,” ucapnya.

Dimana dirinya, berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi motivasi dan daya dorong yang besar kepada generasi muda agar dapat menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas.

“Serta generasi muda kita hari ini, siap untuk menerima estafet kepemimpinan dari pemimpin saat ini guna membangun generasi yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

“Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” sambung Herliana.

Peran generasi millenial dalam Bela Negara, menurut Herliana ialah salah satu bentuk cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut berperan dalam pembangunan sesuai bidangnya masing-masing serta memelihara hasil pembangunan.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa globalisasi tidak bisa kita hindari, sebagai generasi muda harus selektif dalam menerima informasi. Perang pada saat ini bukan lagi perang konvensional, melainkan proxy war dengan menggunakan pihak ke tiga.

“Bahwa Bela Negara tidak identik angkat senjata banyak cara untuk bela Negara. Generasi millennial harus mempunyai jiwa yang kokoh dalam mewaspadai berbagai informasi, pengetahuan dan konten yang dapat mengubah pola pikir, mental, kepribadian dan moral bangsa,” tegas Herliana.

Dengan adanya Sumpah Pemuda sebagai Pergerakan nasional yang juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia tahun 1945.

“Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan,” pungkasnya.(*)
(Rmd)

Samarinda, biwara.co – Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dalam kurun 3 tahun belakang, produksi beras di Benua Etam menurun. Ia mendorong Pemprov Kaltim serius menangani sektor pertanian.

Samsun berpendapat, penurunan produksi beras terjadi di tengah momentum Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu, menurutnya, menjadi pemicu Pemprov Kaltim mulai untuk fokus meningkatkan bidang pertanian, yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

“Jangan justru berbanding terbalik adanya pertumbuhan penduduk malah produksi berkurang, sudah saatnya kita menciptakan kemandirian,” kata politikus PDI Perjuangan Kaltim itu, Jumat 3 Maret 2023.

Samsun menjelaskan, berdasarkan data yang berhasil pihaknya himpun, produksi beras pada 2020 sebanyak 152 ribu ton, pada 2021 turun menjadi 142 ribu ton, sedangkan pada 2022 semakin turun menjadi 135 ribu ton.

“Setiap tahunnya ini semakin menurun, seharusnya adanya IKN semakin meningkat, ini harus ada terobosan dalam bidang pertanian,” ucapnya.

Menurutnya, apabila Pemprov Kaltim ingin konsen terhadap sektor pertanian segera mendorong pola modernisasi pertanian melalui mekanisasi pertanian atau segala aktifitas inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses bertani. Jika hal itu diterapkan maka diyakini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kaltim.

“Selain itu bisa mendorong generasi muda untuk bisa berkecimpung pada bidang pertanian, banyak manfaatnya,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Rencana penghapusan tenaga honorer menjadi tajuk utama dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Balikpapan beberapa hari lalu. Isu ini diangkat langsung oleh Ketua APPSI, Isran Noor kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Berdasarkan hasil Rakernas APPSI, muncul tiga opsi untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tersebar di seluruh daerah antara lain, penundaan pemberlakuan pengalihan serentak selama tiga tahun ke depan. Kemudian melakukan seleksi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan menggunakan kriteria seleksi khusus dan tambahan dana gaji bersumber dari APBN.

Terakhir, bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi akan diberi kesempatan kembali untuk ikut tes. Melihat tiga opsi itu, pemerintah pusat sedang melakukan diskusi untuk memilih jalan tengah dengan mengalihkan status tenaga honorer menjadi PPPK.

Rencana ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Menurutnya, tenaga honorer ini sudah sangat berjasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Selama proses pengalihan status tidak dipersulit, Politisi PAN ini sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencari jalan tengah daripada opsi penghapusan tenaga honorer.

“Jalan tengah ini kan tujuannya ingin menuntaskan persoalan tenaga honorer. Jadi lebih mudahnya dialihkan saja menjadi PPPK semua, setelah itu habis status tenaga honorer,” imbuh Sigit, Kamis (2/3).

Dengan dialihkan status tenaga honorer menjadi PPPK, maka sistem pengupahannya secara tidak langsung akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tetapi, kata Sigit, jika hal tersebut dirasa berat oleh pemerintah pusat, maka sebaiknya pemerintah daerah juga ikut membantu dengan menganggarkannya melalui APBD.

“Kalau daerah semua tentu saja kita tidak mampu. Solusinya ya dibantu dengan APBN. Tetapi kalau APBN saja dirasa cukup itu lebih baik,” tukasnya.

Lebih lanjut, Sigit menambahkan, jika semua persoalan tenaga honorer telah selesai, dia mengharapkan agar pemerintah tidak lagi membuka rekrutmen untuk tenaga honorer untuk instansi pemerintahan. (Adv/DprdKaltim/AL)

Samarinda, biwara.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menanggapi terkait rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan membangun kota baru yang modern di kecamatan Palaran.

Dirinya mengatakan, bahwa usulan rencana kecamatan Palaran sebagai kota baru yang nantinya akan berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus didasarkan dengan kajian-kajian mendalam, dan memenuhi syarat pemekaran.

“Kalau saya, melihat rencana pemekaran ini harus ada kajian-kajiannya. Itu artinya, tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Pastinya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin pemekaran kan,” kata Nanda, sapaan akrabnya, Jum’at (3/01/2023).

Untuk itu, menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu, bahwa Pemerintah harus menghitung untung rugi dan dampak atas pembangunan kota baru modern di Palaran.

“Kita minta agar lebih memperhatikan untung ruginya setelah dan sebelum adanya kota baru modern ini. Bisa dikatakan, segala hal yang diusulkan dan direncanakan sudah sepatutnya harus melewati beberapa tahapan,” tuturnya.

Dengan begitu, kata anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda ini, bahwa kota Tepian sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim harus benar-benar siap atas semua kemungkinan yang terjadi ke depannya.

Pasalnya, Bappenas sudah melirik dan tertarik untuk menjadikan Palaran yang berbatasan dengan IKN sebagai kota baru.

“Bappenas ini kalau melirik seperti itu pasti ada kaitannya dengan IKN kan. Nah harus siap-siap memang. Mekar tidak mekar, kita harus bersiap-siap. Mulai dari segi pemerintahan administrasinya seperti apa. Lalu, dari segi pendapatan dan kualitas sumber daya manusianya bagaimana. Intinya semua harus diperbaiki agar kedepannya semakin baik,” pesannya.

Sebelumnya, ketertarikan Bappenas ini muncul saat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berupaya agar daerah penyangga IKN bisa merasakan dampak dari perpindahan dan pembangunan IKN ke Kaltim.

Sebab diketahui, bahwa Wali Kota Samarinda Andi Harun, sering bolak balik ke Jakarta untuk mendiskusikan hal tersebut, dengan menawarkan Palaran sebagai Kecamatan di Samarinda untuk menjadi kota baru yang modern.(*)
(Cyn)

Samarinda, biwara.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mendorong agar Perusahaan Daerah (Perusda) untuk terjun di sektor pertanian.

Menurutnya, selama ini perusda-perusda di Benua Etam hanya terus berkutat pada sektor energi, perkebunan dan tambang. Namun belum ada yang melirik sektor pertanian.

“Padahal kan kalau di pertanian belum ada pesaingnya. Artinya peluang bisnis itu ada karena tidak ada persaingan. Namun kenyataannya sektor pertanian masih belum terlalu dilirik oleh mereka,” ucap Samsun, Rabu (1/3).

Ia meyakini, jika sektor pertanian mulai digarap, maka potensi bisnisnya cukup menguntungkan mengingat akan hadirnya IKN Nusantara di Benua Etam. Terlebih Kaltim memiliki lahan yang cukup luas untuk menggarap sektor pertanian. Apabila hal ini terjadi, maka ketahanan pangan Kaltim, khususnya untuk wilayah IKN akan terjaga.

Jika ada perusda yang tertarik, kata Samsun, pihaknya siap berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kaltim. Bahkan ia juga siap mengawal anggaran untuk penyertaan modal pada perusda tersebut.

“Kita harus buat inovasi baru, kalau hanya begini saja maka kita tidak akan siap bertarung mengisi ketahanan pangan,” sebutnya.

Politisi PDI-P ini menilai, saat ini Pemprov Kaltim belum terlalu fokus terhadap masalah pertanian di Kaltim. Hal itu tergambar dari minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk sektor pertanian yang hanya sebesar 6,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2023 sebesar Rp 17,2 triliun.

“Sayangnya sudah alokasi yang tidak terlalu besar, terus itu terbagi lagi untuk perkebunan dan lain-lain, sehingga anggaran untuk pertanian ini masih dirasa kurang. Makanya kami harap pemerintah bisa serius dalam mendukung sektor pertanian dengan anggaran yang cukup untuk menyokong sektor tersebut,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/AL)